Pada konsep negara kesatuan, terdapat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana keduanya memiliki kewenangan tersendiri, terlebih lagi jika konsep negara kesatuan memakai prinsip desentralisasi. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara, dan amat menentukan keberlangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Buku ini membahas hukum pemerintahan daerah dan kebijakan keuangannya. Buku ini menguraikan berbagai hal di dalamnya seperti pemerintahan daerah dan ruang lingkupnya, keuangan negara, pemerintahan Islam dan kebijakan fiskalnya, desentralisasi fiskal, hubungan pemerintah pusat dan daerah serta strategi daerah dalam menghadapi keuangan yang tidak pasti.
Buku ini berisi tentang:
Bab I Pendahuluan
Bab II Keuangan Negara
Bab III Sistem Pemerintahan Islam dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara
Bab IV Desentralisasi Fiskal
Bab V Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Bab VI Pengalokasian Dana Alokasi Umum
Bab VII Kebijakan dan Strategi Daerah Terhadap Penundaan Dana Alokasi Umum